Dugaan Penetapan Harga Motor Matic dan Bebek

Penetapan Harga sebuah kendaraan bermotor dan kebutuhan pokok diatur oleh pemerintah, pemerintah berhak mengatur harga yang ditetapkan oleh pengusaha kendaraan bermotor. karena Kendaraan bermotor sekarang tidak menjadi suatu barang sekunder tapi menurut saya sudah menjadi barang Primer.

pengaturan harga dirasa perlu karena bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah disektor lainnya, seperti ekonomi dan transportasi. Okelah kalau harga naik tapi memang semata-mata untuk membatasi kepemilikan kendaraan bermotor karena bisa menyebabkan kemacetan, polusi udara dan meningkatnya angka kematian dikarenakan kecelakaan kendaraan bermotor. Hari ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) saat ini tengah menyelidiki dugaan kartel pada penjualan harga kendaraan roda dua. Ini permainan tingkat tinggi, pertanyaan saya apakah negera Indonesia Ini untungkan justru malah dirugikan. 

Menurut Ketua KPPU, Muhammad Syarkawi Rauf, dugaan persekongkolan yang merugikan konsumen terjadi pada penetapan harga atas harga motor jenis matic dan bebek.

"Laporan sudah lama, kita sudah panggil kedua produsen motor itu. Ternyata memang ada kecenderungan kenaikan dari tahun ke tahun untuk harga motor matic dan bebek ini kok sama terus. Apa ini ada pembicaraan harga terus menerus," katanya kepada detikFinance, Senin (25/4/2016).

Kemudian, lanjut Syarkawi, kedua pabrikan motor asal Jepang tersebut saat ini menguasai 93% pangsa pasar sepeda motor di Indonesia. Sementara, menurutnya, kenaikan harga motor bebek dan matic hampir selalu bersamaan dan sama kenaikannya.

"Itu yang sudah kita pelajari. Laporan dari perusahaan lain, alisa harga, dokumen-dokumen sudah kita kumpulkan. Mei sudah sidang pemeriksaan lanjutan," tutupnya.

Saya mensinyalir kenaikan harga ini menguntungkan perusahaan. pemerintah sering diancam dengan PHK masal. Para pembaca pasti menegtahui bahwa jumlah karyawan yang bekerja di pabrik perusahaan kendaraan bermotor sangatlah banyak. Ya mudah-mudahan pemerintah bisa mengambil kebijakan yang menguntungkan masyarakat Indonesia